Selamat Datang di Sabda Hairus Saleh

Monday, April 4, 2011

Elite (Gedung) Miring


Selasa, 05 Mei 2011 - Entah apa yang ada di  pikiran ketua DPR Marzuki Alie ketika melontarkan pernyataan yang kontroversialnya: “Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang alite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan maslah itu” (kompas, 1/4/2011).
Sebagai elite, seharusnya marzuki paha, anggaran yang digunakan untuk memebangun gedung DPR berasal dari pajak rakyat. Ibaratnya, sejak dalam kandungan hingga ke liang lahat, rakyat telah membayar pajak untuk Negara ini.
Pajak merupakan bentuk hubungan antara warga dan Negara. Warga miskin sekalipun memiliki andil pada perekonomian Negara. Tidak pada tempatnya ketua DPR yang memperoleh tunjangan pajak penghasilan yang ditanggung Negara merasa lebih berhak membahas gedung DPR dibandingkan rakyat jelata.
Dalam kaitan dengan pembanguan gedung DPR, tampaknya DPR lupa pronsip-prinsip keungan Negara dan fungsi anggaran seperti diatur pada pasal 3 uu nomor 17 tahun 2003, di antaranya prinsip efisien, ekonomi, serta memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Terkait prinsip efisien, tak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa setelah pindah ke gedung baru, DPR akan meningkat kenerjanya. Terkait prnsip ekonomis, prsiden SBY dalam pidato penyampaian Nota Keunganan APBN 2011 mengungkapkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meninnkatkan belanja modal. Namun, belanja modal ini tak aka nada artinya jika dipakai untuk membangun gedung DPR.
Akan lebih manfaat bagi perekonomian jika anggaran 1,1 triliun untuk membangun gedung DPR yang akan dihuni 560 elite ini dipakai untuk membangun jalan sepanjang 1.100 kilomiter yang menghubungkan jalur distribusi pangan, misalnya.
Anggaran juga memiliki fungsi distribusi, yang artinya kebijakan anggaran negera harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bagaimana bicara rasa keadilan dan kepatutan jika program-program penganggulangan kemiskinan, seperti program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), harus dibiayai dengan utang, sementara pajak dari rakyat yang seharusnya menjadi instrument pemerataan pendapatan justru untuk membangun gedung DPR yang hanya dinikmati segelintir elite senayan? Dengan garis kemiskinan setara pendapatan Rp 221.000 per bulan, anggaran gedung baru DPR yang akan dibangun ini setara dengan pendapatan 5,5 juta orang miskin.
Sedari awal, alsan pembangunan gedung baru DPR juga sudah sarat kebohongan. Mulai dari alasan karena gedung miring hingga kelebihan kapasitas. DPR juga mengatakan, pembangunan gedung baru merupakan rekomendasi tim kenerja dan telah disetujui DPR periode sebelumnya. Dalam kenyataannya, ternyata tidak ada dalam rekomendasi tim kenerja. (Kompas, 1/4/2010).
Dari sisi harga, angkanya juga terus berubah. Usulan awal, biaya Rp 1,8 triliun, Rp 1,3 triliun, dan terakhir 1,1 triliun. Oleh karena itu, tak heran jika kemudian muncul kecurigaan bahwa usulan anggaran tersebut jauh di atas biaya sesungguhnya. Dari sini muncul sinyalemen adanya elite yang mencari rente dari proyek mercu suar ini. Berangkat dari pengalaman pengadaan rimah jabatan anggota DPR kalibata yang juga bersifat tahun jamak, bukan tak mungkin anggaran proyek gedung DPR berpotensi membengkak jauh di atas dari yang telah direncanakan.
Penolakan fraksi
Dalam perjalannya kemudian muncul penolakan dari beberapa fraksi dan gerakan moral penggalangan tandan tangan lintas fraksi untuk menolak gedung baru itu. Keanggitaan badan urusan rumah fraksi-fraksi. UU No 27/2009 menyatakan kewajiban BURT menyampaikan hasil keptusan dan kebijakan BURT ke setiap anggota DPR dan menyampaikan lapiran kenerja dalam rapat paripurna DPR.
Jika ini tidak dilakukan, fraksi-fraksi yang saat ini menolak dituntut konsistensinya untuk menarik perkawakilan anggota fraksinya di BURT dan melaporkannya ke badan kehormatan karena tidak menjalankan tugas. Persoalannya, dari pengalaman yang sudah-sudah, sikap penolakan atau penundaan sering dilakukan hanya untuk mencari popularitas politikm atau sekedar mencari selamat di tengah kritik public. Setelah kritik public mereda atau tenggelam oleh isu lain, usulan kembali diajukan secara diam-diam, seeperti dalam kasus dana aspirasi, dengan dibentuknya Dana Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID).
Kalau memang penolakan ini serius DPR harus segera menghapus APBN perubahan. Perbaikan lebih strategis ke depan juga perlu dilakukan dengan memperbaiki mekanisme perencanaan anggaran di tubuh BURT. DPR yang mulai mengalami krisi legitimasi dapat merebut kembali hati rakyat jika berani membuka rencan anggaran studi yang disusun BURT, termasuk rencana studi banding untuk diuji dan diberikan penilaian oleh publik.
Residen SBY telah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2011 tenang penghematan belanja kementrian/lembaga bukankah semestinya para kader partai democrat yang memimpin DPR dan memiliki fungsi anggaran menjadi lokomotif dalam penghematan anggaran sesuai amanat konstitusi? Jika praktik aji mumpung dan penghamburan uang Negara sekarang ini tidak dihentikan dan semakin menjadi-jadi, DPR akhirnya akan kehilangan posisi tawar dan kemandulan dalam merespon proposal anggaran pemerintahan.
Yuna Farhan, Sekretaris Jendral Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Bluehost Review